Peradilan Adat

Peradilan Adat. Baca juga Kedudukan Hukum Peradilan Desa Adat Adapun secara struktural pengadilan adat tidak terikat dalam hubungan hierarkis dengan badanbadan peradilan formal di Indonesia UU 48/2009 tidak mengakui pengadilan adat sebagai salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia Kekuasaan kehakiman sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU.

Peradilan adat baik dalam bentuknya yang sederhana maupun yang terlembaga secara solid merupakan sarana untuk menyelesaikan berbagai sengketa/konflik dan persoalan karena pelanggaran atas tataprilaku baik antar sesama masyarakat maupun dengan alam dan lingkungan sekitarnya (Laudjeng 2003) Bagi sebagian kalangan peradilan adat.

PERADILAN ADAT, (Pergeseran Politik Hukum Perspektif

mana ingin dicapai peradilan dengan pencapaian Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat keadilan formal melalui proses hukum litigatif sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak (law enforcement process) Dengan sistem ini dapat dipisahkan dari masyarakat Hukum adat akan diperoleh puncak keadilan tertinggi karena tersusun dan terbangun atas nilai kaidahdan.

Peradilan Adat: Alternatif bagi Para Pencari Keadilan di

Oleh karena itu konsekuensi logisnya dapat dikatakan bahwa bila Kepala Adat tidak pernah memberikan “sanksi adat” terhadap pelanggar hukum adat maka hakim badan peradilan negara berwenang penuh mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UU dart Nomor 1 tahun 1951 jo pasalpasal KUH Pidana Dengan demikian konkretisasi dan konklusi.

Ini 18 Kasus yang Bisa Diselesaikan Melalui Peradilan Adat

Peradilan Adat di Aceh adalah satu kearifan yang masih dipertahankan hingga kini oleh masyarakat Bahkan keberadaan Peradilan Adat di Aceh juga didukung dengan diakui dalam UndangUndang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat Qanun Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga.